Biro Pemotda Jabar, Kota Bandung — Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Tim Sekretariat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan SPM, serta evaluasi pra Triwulan II Tahun 2025. Kegiatan ini digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, dan dihadiri oleh Tim Penerapan SPM dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan pentingnya penetapan target layanan dasar berdasarkan data yang akurat, terverifikasi, dan akuntabel. Seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota diminta untuk segera menyusun Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar hukum penetapan target capaian SPM Tahun 2025. Langkah ini bertujuan agar setiap warga negara yang berhak dapat memperoleh layanan minimal secara menyeluruh dan sesuai standar teknis nasional.
Hadir sebagai narasumber, Moses Astolatter Simanjuntak dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, menyampaikan arahan teknis terkait strategi perhitungan dan evaluasi target capaian SPM, serta tantangan yang kerap dihadapi daerah dalam implementasinya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Jabar menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pelayanan publik yang adil, merata, dan berkualitas, serta mendorong sinergi antardaerah guna mempercepat pencapaian SPM sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Penulis: Admin
